PEKANBARU-Puluhan massa yang mengaku berasal dari warga Sakai, Kecamatan
Pinggir, Kabupaten Bengkalis mengadu ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau)
berharap lembaga ini bisa memfasilitasi pembebasan dua warganya yang ditahan
Kepolisian Daerah (Polda) Riau karena enam tandan sawit milik PT Adei
Plantations dan pola KKPA [Kredit Koperasi Primer untuk Anggota] yang tidak
terealisasi, Senin (12/01/2015).
Sebelum
mengadu ke LAM Riau, warga Sakai yang datang ke Balai Adat Melayu Riau dengan
menaiki sedikitnya enam mobil dan satu truk ini melakukan aksi damai dan
kesenian tradisional di Mapolda Riau menyampaikan tuntutan pembebasan kedua
warganya itu.
Di
dalam enam butir pernyataan sikap yang ditandatangani Penanggung Jawab Wan
Subantri Arti dan Koordinator Lapangan Moch. Rahmad disebutkan pertama, kami mengharapkan LAM Riau
menfasilitasi pembebasan Sdr. Riandi Saputra bin Ramlan dan Erwin bin Nantan
yang telah ditahan di Polda Riau harus segera dikeluarkan, karena penahanan
tersebut sangat-sangat bertentan gan dengan nota kesepakatan bersama (NKB)
yaitu Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asdasi Manusia, Jaksa Agung,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 131/KMA/SKB/X/2012,
M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 serta Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
Kedua, mohon kiranya
LAM Riau memperjuangkan tanah adat Suku Sakai Kecamatan Pinggir yang dijadikan
perkebunan sawit oleh PT Adei Plantations dan melakukan upaya paksa terhadap PT
Adei Plantations dalam merealisasikan pola KKPA yang telah disepakati bersama
semenjak tahun 2003.
Ketiga, sampai detik
ini CSR (Coorporate Social Responsibility)
[red, tanggung jawab sosial perusahaan] berdasarkan amanah Undang Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas dalam Bab V Pasal &$ ayat (1), (2),
(3), dan (4), tidak terealisasi terhadap kami.
Keempat, berdasarkan UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34 mohon
dilakukan pengawasan yang teliti terhadap warga negara asing yang menanam odal khususnya di Provinsi Riau agar tanah
ulayat tersebut tidak dieksplotasi.
Kehadiran
puluhan warga Sakai ini diterima langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian
(DPH) LAM Riau Al Azhar, Ketua DPH Anas Aismana, Sekretaris Tarlaili Datuk
Bandaro, dan anggota Bidang Humas Zul Azhar, di Balai Adat Melayu Riau.
Menurut
Ketua Umum DPH LAM Riau Al Azhar mengatakan LAM Riau sebelumnya telah menerima
pemberitahauan mengenai akan adanya penyampaian sikap dari warga Sakai,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ini ke LAM Riau.
Dia
mengatakan apa yang dituntut oleh warga Sakai tersebut menjadi hal yang selama
ini diperjuangkan LAM Riau. “LAM Riau senantiasa berjuang untuk keadilan bagi
sekalian anak kemenakan,” kata Al Azhar.
Al
Azhar menilai selama ini PT Adei Plantations tidak pernah ramai dengan
masyarakat. “Kami sangat prihatin atas keluhan tuan-tuan. Secara pribadi maupun
kelembagaan bahwa kami akan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk
memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan ini,” kata Al Azhar.
Dia
menambahkan adalah suatu kesalahan bagi dia dan pengurus LAM Riau jika tidak
memperjuangkan warga Sakai ini. “Kami mempertanyakan mengapa hanya karena enam
tandan sawit saja, warga bisa ditahan sebegitu lama,” kata Al Azhar.
Al
Azhar berharap Polda Riau bisa memberikan penangguhan penahanan terhadap kedua
warga yang ditahan. “Seandainya kami bisa, kamipun tidak apa-apa dan tidak
segan-segan bersama keluarga dua warga yang ditahan untuk ikut menandatangani,”
papar Al Azhar.
Menyinggung
perjuangan tanah adat Suku Sakai Kecamatan Pinggir yang dijadikan perkebunan
sawit oleh PT Adei Plantations, Al Azhar mengatakan LAM Riau bisa mengundang
manajemen perusahaan tersebut dalam upaya mediasi dengan warga.
“Kami
akan mengundang manjemen PT Adei untuk mempertanyakan apa maksud di belakang
itu. Jika ingin membuat jera, apakah memang tidak ada cara lain,” kata Al
Azhar.
Mengenai
program CSR dari perusahaan ini yang disebut warga tidak pernah terealisasi, Al
Azhar mengatakan selain sudah menjadi amanat undang undang, mengenai tanggung
jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan sebutan CSR ini sudah ada
perdanya. “Kami akan mempertanyakan kepada PT Adei apakah kewajiban CSR-nya
sudah dilakukan atau belum,” ujar Al.
Sedangkan
mengenai adanya keinginan warga dilakukannya pengawasan yang teliti terhadap
WNA yang menanamkan modalnya khususnya di Riau, Al Azhar mengatakan pihaknya
akan menindaklanjuti aspirasi ini.
Dia
juga mengatakan banyak PMA yang hanya menempatkan semacam penghubung saja di
Riau sementara kebijakan bukan diputuskan di sini, dimana berada di Malaysia
dalam kasus PT Adei.
“Seluruh
pernyataan sikap kami terima kami jadikan beban kami. Kami juga perlu dukungan
masyarakat. Untuk diplolasi kami siap berada di depan,” tegas Al Azhar. (Zul
Azhar)