PEKANBARU: Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo melakukan kunjungan silaturahmi dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), di Balai Adat Melayu Riau, Senin (18/2).
Kehadiran Brigjen TNI Teguh Rahardjo bersama sejumlah stafnya itu diterima Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR H Tenas Effendy, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Al Azhar, anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) LAMR H Saleh Djasit, SH, anggota MKA Dra. Maimanah Umar, M.Si, Ketua DPH LAMR Drs. Syahril Abubakar, anggota MKA LAMR Drs. H. Marjohan Yusuf, dan pengurus LAMR lainnya.
Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pertemuan dengan pengurus LAMR tersebut hanya bersifat silaturahmi antara dirinya selaku Danrem dengan para pengurus LAMR.
“Hal-hal yang disampaikan hanya berupa informasi termasuk isyu-isyu global, hal yang berkaitan dengan internal TNI, termasuk sikap netral TNI dalam politik termasuk pilkada, perkembang internal di TNI, termasuk reformasi internal TNI,” kata Teguh.
Ketua Umum MKA LAMR H Tenas Effendy mengatakan sesuai dengan fungsinya, TNI diharapkan mampu bersama-sama aparat penegak hukum lainnya menjaga keamanan dan ketertiban di Riau ini.
Menurut Tenas, aparat TNI karena telah tersebar ke dalam masyarakat mari membina masyarakat itu untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bertenggang rasa, menjaga persatuan dan kesatuan, di tengah masyaarakat Riau yang majemuk ini.
“Ada sebanyak 33 paguyuban di Riau ini jika tidak kita kawal secara bersama-sama bisa terjadi konflik antarsuku dan sebagainya,” kata Tenas.
Pada kesempatan tersebut sejumlah pengurus LAMR menyampaikan sejumlah hal mengenai persoalan-persoalan di Riau saat ini.
Pengurus DPH LAMR Elmustian Rahman yang pernah melakukan Ekspedisi Kebudayaan Empat Sungai pada tahun 2008 termasuk ke Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir mengatakan usaha perlindungan terhadap penyu di Pulau Jemur cenderung hanya lips service. “Fakta yang terjadi, telur penyu diburu sedemikian rupa, sementara kami tidak memiliki kewenangan apa-apa selain meminta agar perburuan telur penyu itu dihentikan,” kata Elmustian.
Elmustian juga mengatakan konflik lahan dan hutan di Riau yang bagaikan api di dalam sekam mengingat perusahaan yang tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat.”Saya khawatir kasus Mesuji Lampung juga terjadi di Riau,” ujarnya.
Pengurus DPH LAMR lainnya Taufik Ikram Jamil menilai selama ini ada kesan antara TNI dan masyarakat ada yang berbeda. Namun, kesan ini terbantahkan sewaktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dimana prajurit TNI mau membaur dan sangat bela-membela saat mengangkat Perahu Lancang Kuning yang digunakan pada acara pembukaan PON tersebut.
Menurut Taufik, wira kebanggaan Melayu yaitu Hang Jebat dan Hang Tuah meskipun mereka seorang prajurit, mereka juga merupakan penyair yang tangguh.
“Apakah pihak Korem dapat membantu kami mengembangkan kebudayaan Melayu setidak-tidaknya di lingkungan Bapak-bapak karena kita berada Tanah Melayu dan kita merasa menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan?,”tanya Taufik.
Anggota MKA LAMR Maimanah Umar pada kesempatan tersebut menyampaikan keinginan Riau mendapatkan status otonomi khusus (otsus) sebagaimana yang telah diperoleh dua provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua.
“Keinginan mendapatkan otsus bagi Provinsi Riau ini telah mendapat dukungan dari DPRD Riau,” kata Maimanah yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Provinsi Riau ini.
Maimanah juga mengatakan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Riau saat ini yang ditandai banyaknya laporan yang masuk ke LAMR. Maimanah menyayangkan keberpihakan pihak-pihak tertentu yang tidak kepada rakyat.
“Akar masalah terjadinya konflik pertanahan tersebut berkaitan dengan izin karena kewenangan izin lokasi diberikan bupati, sementara izin perusahaan dari Pemerintah Pusat sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Maimanah.
Sementara anggota MKA LAMR H Zulkifli ZA mempertanyakan minimnya anak Riau yang diterima sebagai personil TNI. Apakah dalam penerimaan prajurit TNI apakah ada bantuan atau kebijakan ada anak Riau yang bisa mengikuti sebagai prajurit TNI.
Menanggapi pertanyaan pengurus LAMR tersebut, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo pemerintah membentuk telah membentuk suatu badan di bawah Kementrian Dalam Negeri yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
Untuk di Riau, badan/dinas ini sudah ada di Kabupaten Rokan Hilir dan juga Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan dengan negara jiran. “Barangkali perlu juga dipertimbangkan agar ada juga badan seperti ini di tingkat Provinsi Riau,” kata Teguh.
Selain TNI yang aktif melakukan patroli, di Pulau Jemur juga Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Di Kepuluan Arwah, kabarnya terdapat tempat terjadinya transasksi ikan yang sebelumnya di Bagansiapiapi, tetapi sekarang dilakukan di tengah laut. Keterbatasan personil untuk patroli di sana yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan.
Mengenai keinginan agar Korem 031/Wirabima membantu LAMR dalam mengembangkan kebudayaan Melayu di lingkungannya, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pihaknya telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.
Danrem memberikan contoh dalam waktu dekat Panglima TNI akan meresmikan Koramil di Kubang Jaya, Kabupaten Kampar diharapkan ada penampilan budaya lokal Kampar yaitu talempong.
Menyinggung adanya konflik pertahanan dan lahan di Riau, menurut Danrem, perlu adanya sinergisitas menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dia mengatakan antara kewenangan izin pusat dan daerah, jika mendengar penyataan Presiden RI, apabila aturan-aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang diutamakan bisa diubah sesuai dengan situasi wilayah yang ada.
Mengenai penerimaan prajurit TNI dari putera daerah Riau, menurut Danrem, pihaknya juga mempertimbangkan adanya putra daerah Riau untuk bisa diterima sepanjang lulus tes yang diberikan dengan masih memperhatikan mereka yang masih lulus cadangan.
“Itu ada kriterianya, kalau lewat dari itu, atau ada hal yang khusus seperti tidak lulus kesehatan, saya juga tidak berani,” ujarnya.
Danrem pada kesempatan tersebut meninformasikan akan adanya penerimaan bagi taruni TNI AD sebanyak 16 orang seluruh Indonesia yang nantinya akan dididik di Magelang. “Mereka yang pernah Paskibraka mendapat prioritas, semoga ada yang dari Riau mendaftar,” kata Danrem. (r)
Kehadiran Brigjen TNI Teguh Rahardjo bersama sejumlah stafnya itu diterima Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR H Tenas Effendy, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Al Azhar, anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) LAMR H Saleh Djasit, SH, anggota MKA Dra. Maimanah Umar, M.Si, Ketua DPH LAMR Drs. Syahril Abubakar, anggota MKA LAMR Drs. H. Marjohan Yusuf, dan pengurus LAMR lainnya.
Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pertemuan dengan pengurus LAMR tersebut hanya bersifat silaturahmi antara dirinya selaku Danrem dengan para pengurus LAMR.
“Hal-hal yang disampaikan hanya berupa informasi termasuk isyu-isyu global, hal yang berkaitan dengan internal TNI, termasuk sikap netral TNI dalam politik termasuk pilkada, perkembang internal di TNI, termasuk reformasi internal TNI,” kata Teguh.
Ketua Umum MKA LAMR H Tenas Effendy mengatakan sesuai dengan fungsinya, TNI diharapkan mampu bersama-sama aparat penegak hukum lainnya menjaga keamanan dan ketertiban di Riau ini.
 |
| Dari kiri, H Tenas Effendy, Brigjen Teguh Rahardjo, dan Al Azhar |
“Ada sebanyak 33 paguyuban di Riau ini jika tidak kita kawal secara bersama-sama bisa terjadi konflik antarsuku dan sebagainya,” kata Tenas.
Pada kesempatan tersebut sejumlah pengurus LAMR menyampaikan sejumlah hal mengenai persoalan-persoalan di Riau saat ini.
Pengurus DPH LAMR Elmustian Rahman yang pernah melakukan Ekspedisi Kebudayaan Empat Sungai pada tahun 2008 termasuk ke Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir mengatakan usaha perlindungan terhadap penyu di Pulau Jemur cenderung hanya lips service. “Fakta yang terjadi, telur penyu diburu sedemikian rupa, sementara kami tidak memiliki kewenangan apa-apa selain meminta agar perburuan telur penyu itu dihentikan,” kata Elmustian.
 |
| Pengurus LAMR Taufik Ikram Jamil bertanya ke Danrem |
Pengurus DPH LAMR lainnya Taufik Ikram Jamil menilai selama ini ada kesan antara TNI dan masyarakat ada yang berbeda. Namun, kesan ini terbantahkan sewaktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dimana prajurit TNI mau membaur dan sangat bela-membela saat mengangkat Perahu Lancang Kuning yang digunakan pada acara pembukaan PON tersebut.
Menurut Taufik, wira kebanggaan Melayu yaitu Hang Jebat dan Hang Tuah meskipun mereka seorang prajurit, mereka juga merupakan penyair yang tangguh.
“Apakah pihak Korem dapat membantu kami mengembangkan kebudayaan Melayu setidak-tidaknya di lingkungan Bapak-bapak karena kita berada Tanah Melayu dan kita merasa menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan?,”tanya Taufik.
Anggota MKA LAMR Maimanah Umar pada kesempatan tersebut menyampaikan keinginan Riau mendapatkan status otonomi khusus (otsus) sebagaimana yang telah diperoleh dua provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua.
“Keinginan mendapatkan otsus bagi Provinsi Riau ini telah mendapat dukungan dari DPRD Riau,” kata Maimanah yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Provinsi Riau ini.
Maimanah juga mengatakan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Riau saat ini yang ditandai banyaknya laporan yang masuk ke LAMR. Maimanah menyayangkan keberpihakan pihak-pihak tertentu yang tidak kepada rakyat.
“Akar masalah terjadinya konflik pertanahan tersebut berkaitan dengan izin karena kewenangan izin lokasi diberikan bupati, sementara izin perusahaan dari Pemerintah Pusat sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Maimanah.
Sementara anggota MKA LAMR H Zulkifli ZA mempertanyakan minimnya anak Riau yang diterima sebagai personil TNI. Apakah dalam penerimaan prajurit TNI apakah ada bantuan atau kebijakan ada anak Riau yang bisa mengikuti sebagai prajurit TNI.
Menanggapi pertanyaan pengurus LAMR tersebut, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo pemerintah membentuk telah membentuk suatu badan di bawah Kementrian Dalam Negeri yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
Untuk di Riau, badan/dinas ini sudah ada di Kabupaten Rokan Hilir dan juga Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan dengan negara jiran. “Barangkali perlu juga dipertimbangkan agar ada juga badan seperti ini di tingkat Provinsi Riau,” kata Teguh.
Selain TNI yang aktif melakukan patroli, di Pulau Jemur juga Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Di Kepuluan Arwah, kabarnya terdapat tempat terjadinya transasksi ikan yang sebelumnya di Bagansiapiapi, tetapi sekarang dilakukan di tengah laut. Keterbatasan personil untuk patroli di sana yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan.
Mengenai keinginan agar Korem 031/Wirabima membantu LAMR dalam mengembangkan kebudayaan Melayu di lingkungannya, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pihaknya telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.
Danrem memberikan contoh dalam waktu dekat Panglima TNI akan meresmikan Koramil di Kubang Jaya, Kabupaten Kampar diharapkan ada penampilan budaya lokal Kampar yaitu talempong.
 | |
| Danrem 031 Wirabima Brigjen Rahardjo berfoto bersama pengurus LAMR di Balai Adat Melayu Riau |
Mengenai penerimaan prajurit TNI dari putera daerah Riau, menurut Danrem, pihaknya juga mempertimbangkan adanya putra daerah Riau untuk bisa diterima sepanjang lulus tes yang diberikan dengan masih memperhatikan mereka yang masih lulus cadangan.
“Itu ada kriterianya, kalau lewat dari itu, atau ada hal yang khusus seperti tidak lulus kesehatan, saya juga tidak berani,” ujarnya.
Danrem pada kesempatan tersebut meninformasikan akan adanya penerimaan bagi taruni TNI AD sebanyak 16 orang seluruh Indonesia yang nantinya akan dididik di Magelang. “Mereka yang pernah Paskibraka mendapat prioritas, semoga ada yang dari Riau mendaftar,” kata Danrem. (r)