Pekanbaru, 21-24 Desember 2014
Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Tak Melayu Hilang di Bumi
Balai Adat Melayu Riau, di Jalan Diponegoro No. 39 Pekanbaru, Riau, Indonesia.
Ketua Umum DPH LAM Riau Al Azhar bersama penerima Anugerah Budaya DMDI lainnya, di Hotel Hatten, Melaka, 23 Oktober 2014.
Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adyaksa Dault saat berkunjung ke LAM Riau, Kamis, 8 Mei 2014
Ketua Umum LAM Riau H Tenas Effendy memberikan cendera mata kepada Ketua DPRD Kepri Ir. H. Nur Syafriadi, M.Si saat berkunjung ke LAM Riau, 28 April-2014
Ketua Umum MKA LAM Riau H Tenas Effendy sebagai pembicara utama pada Conference on Islamic Business, Art Culture and Communication (ICIBACC 2014), Melaka, 26 Agus 2014.

Selasa, 03 Desember 2013

Anies: Indonesia Kuat Karena Bahasa Melayu

PEKANBARU: Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan ada dua hal yang membuat Indonesia kuat dibandingkan dengan negara lain yaitu pertama, adanya bahasa bersama, Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Melayu dan kedua, adanya kesejajaran seseorang di mata hukum.

“Bahasa Melayu yang telah digunakan secara luas di Nusantara kemudian menjadi Bahasa Indonesia,” kata Anies pada acara Silaturahim dengan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), di Balai Adat Melayu Riau, Selasa (3/12).

Pada acara Silaturahim yang dihadiri Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Dr. H. Tenas Effendy, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Al Azhar, anggota MKA Drs. H. Marjohan Yusuf, Ketua DPH Syahril Abubakar, Tengku Lukman Jaafar, dan jajaran pengurus LAM Riau lainnya serta mahasiswa tersebut Anies mengatakan kondisi di Indonesia yang memiliki bahasa bersama ini berbeda dengan yang terjadi di Uni Eropa yang terdiri dari 23 bahasa.

“Yang terjadi dalam suatu pertemuan adalah adanya perterjemah dan setiap keputusan harus dibuat dengan 23 bahasa,” kata Anies.

Anies mengatakan jumlah bahasa di Indonesia cukup banyak dimana di pelosok atau pulau bahkan ada beberapa bahasa. “Beruntung ada Bahasa Indonesia yang mampu menopang persatuan, alhamdulillah sudah disepakati sebelum Indonesia merdeka,” ujarnya.

Mengenai adanya kesejajaran seseorang di mata hukum, Anies menjelaskan bahwa di Indonesia sedikitnya memiliki 330 kerajaan yang dulunya memiliki kekuasaan.

“Warisan budaya diteruskan tetapi tidak dalam entitas politik, sebagai adat dipertahankan, sementara di mata hukum sama,” kata Anies.

Anies pada kesempatan tersebut juga memaparkan bahwa secara kuantitas [jumlah penduduk], Indonesia berada pada urutan keempat dunia, sementara secara kuantitas pada urutan ke-124.

“Oleh karena itu, kualitas manusia Indonesia harus ditingkatkan mulai dari kesehatan, pendidikan, yang berdasarkan pada akhlak dan karakter. “Ini persoalan mendasar, akhlak dan karakter sehingga perlu diperkuat,” ujarnya.

Menurut Anies, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) semata karena banyak bangsa yang hebat bahkan bukan karena kekuatan alam.

Dia memberi contoh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara, seperti Arab Saudi, Libya, Iran, Irak, Qatar, Brunei dan lain-lain, jika ditotal GDP (Gross Domestic Product)-nya hanya sekian persen saja dari GDP Jepang yang tidak mempunyai SDA.

“Kita lebih tahu kekayaan alam dibanding manusia, kita tahu jumlah SDA tetapi kita tidak tahu bahwa tanpa manusianya kita sulit maju,” ujarnya.

Menurut Anies, melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan perlu dilakukan. Untuk itu, Anies mengaku tergerak untuk banyak bergerak di bidang pendidikan.

Anehnya, pendidikan yang sedemikian penting hanya dianggap urusan kementerian padahal urusan kepemimpinan. Kaisar Jepang ketika Jepang dibom atom oleh sekutu bertanya berapa orang guru yang masih hidup.

“Kami diundang pada konvensi capres Partai Demokrat, ini sebuah undangan untuk ikut mewarnai Indonesia, saya ingin ikut turun tangan, bukan turun angan,” kata Anies.

Anies juga menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia. Menurut Anies, jika Indonesia dibagi tiga area, yaitu area ekonomi, politik, dan rule of law. Maka permasalahan adalah pada rule of law, sebagai belantara yang mendekati bangkrut.

“Hal ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang tetapi dengan gerakan kolektif, kolosal, orang-orang baik,” tegas Anies.

Riau ladang perburuan

Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Al Azhar pada kesempatan tersebut mengatakan selain menyumbangkan Bahasa Melayu yang kemudian ditetapkan sebagai Bahasa Indonesia, Riau juga menyumbangkan minyak bumi dan gas (migas) hampir 70% untuk negara ini.

Al Azhar juga memaparkan mengenai aset ekonomi Riau yang sebagian besar dikuasai oleh segelintir orang sementara yang dikuasai sekitar 6 juta rakyat Riau hanya 30% saja.

Menurut Al Azhar, Riau rawan terhadap konflik SDA, hal ini karena mereka yang datang ke Riau melihat rakyat Riau sebagai ‘semut-semut’ saja.

Sementara dalam wacana Indonesia, sepertinya Riau hanya dilihat dari minyak dan SDA yang dihasilkan. Sementara rakyatnya tidak dilihat. “Selama ini, Riau hanya menjadi ladang perburuan saja,” tegas Al Azhar.

Al Azhar yang juga dikenal sebagai budayawan Riau ini menyebutkan tiga karakter orang Melayu yaitu merajuk, mengaruk, dan mengamuk.

“Jika sudah pada tingkatan mengamuk, maka akal sehat tidak ada lagi. Kami berusaha keras jangan sampai amuk karena hasilnya menang jadi abu, kalah jadi arang,” kata Al Azhar.

Kekalkan jati diri

Ketua Umum MKA LAM Riau Dr. H. Tenas Effendy mengingatkan pentingnya bagi orang Melayu mengekalkan jati diri Melayu yang Islami.
Menurut Tenas, undang undang yang dibuat, akan dijalankan oleh manusia sendiri. Dalam hal ini jika orang yang menjalankan undang undang itu tidak betul, maka apapun menjadi tidak betul.

“Krisis politik, krisis ekonomi yang terjadi tidak separah krisis akhlak,” ujarnya.

Tenas mengatakan orang-orang tua Melayu, selalu mendoakan agar anaknya menjadi orang, dalam pengertian anaknya bisa hidup sejahtera lahiriah dan batiniah.

“Jadi, sedari kecil sudah dipersiapkan dengan mengekalkan jati diri kemelayuan sehingga bisa menjadi pemimpin yang amanah. Mencontoh pada yang senonoh, berguru pada yang sejudu,” katanya. (r)

Senin, 18 November 2013

Presiden DMDI Akan Beri Syarahan di LAM Riau

PEKANBARU: Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Datuk Seri Haji Mohd. Ali bin Mohd. Rustam dijadwalkan akan hadir memberikan Syarahan Perdana di Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), Jalan Diponegoro No. 39, Pekanbaru, Senin siang (18/11), pukul 14.00 WIB sampai usai.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Al Azhar mengatakan pada kesempatan tersebut Presiden DMDI Datuk Seri Haji Mohd. Ali bin Mohd. Rustam akan menyampaikan syarahan perdana bertajuk Memperkasa Perpaduan Dunia Melayu Dunia Islam.
“Kegiatan ini sengaja diadakan bersempena Peringatan Tahun Baru Islam 1435 H,” kata Al Azhar.

Anggota Bidang Humas LAM Riau Zul Azhar, S.Pi mengatakan semula kegiatan ini juga akan dihadiri Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia Datuk Dr. Awang Sariyan yang akan membentangkan pemikiran dalam dialog bertajuk Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Melayu.
“Namun beliau berhalangan hadir karena suatu urusan yang tidak dapat ditinggalkan,” kata Zul.

Zul berharap kegiatan dapat dipetik manfaatnya seiring keinginan kuat bangsa Melayu untuk meraih kemajuan di berbagai bidang. “Untuk meraih kemajuan, perpaduan menjadi hal yang sangat perlu,” ujarnya. (r)

Rabu, 30 Oktober 2013

Warga Sungai Akar Curhat ke LAM Riau

Warga Sungai Akar Curhat ke LAM Riau

* Tanah Ulayat Masuk Dalam Kawasan TNBT

PEKANBARU: Sebanyak 12 orang tokoh masyarakat Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengadu ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mengenai tanah ulayat mereka seluas 800 hektare yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Rabu (30/10).

Kehadiran para tokoh masyarakat Desa Sungai Akar yang dipimpin Abdul Hamid (53) di Balai Adat Melayu Riau, didampingi langsung Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Inhu Zulkifli Gani dan Sekretaris Ali Fahmi dan diterima pengurus LAM Riau antara lain Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Drs. H. Marjohan Yusuf, Ketua DPH Abubakar, SH, dan sejumlah pengurus lainnya.


Tokoh masyarakat Desa Sungai Akar Abdul Hamid mengatakan hutan ulayat seluas sekitar 800 hektare tersebut merupakan hutan peninggalan nenek moyang mereka yang kini didiami sedikitnya 260 kepala keluarga (KK) warga tempatan yang jika termasuk warga pendatang hampir mencapai 3.000 KK.

“Selama ini, kami mencari penghidupan di hutan tersebut mulai dari berladang, menanam kepayang, sialang, mendulang emas, dan kegiatan lainnya,” kata Abdul Hamid.

Hamid mengatakan dengan ditetapkan hutan ulayat mereka masuk ke dalam kawasan TNBT mereka khawatir tidak dapat lagi mencari kehidupan di hutan tersebut.

Padahal, menurut Abdul Hamid, warga secara turun temurun telah tinggal di sana sejak pada zaman Batin Adum sejak 200 tahun silam.

“Nenek moyang kami hingga sekarang sudah 12 keturunan tinggal dan mencari kehidupan di sana,” ujarnya.

Hamid mengatakan dia bersama tokoh warga Desa Sungai Akar lainnya sengaja mengadu ke LAM Riau dan berharap LAM Riau dapat mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini.

Pertemuan antara Pengurus LAM Riau dengan tokoh warga Desa Sungai Akar yang berlangsung sekitar dua jam itu berhasil membuahkan sejumlah kesimpulan antara lain, pertama, akan dibentuk tim yang berasal dari LAM Riau dan LAM Riau Inhu untuk nantinya tim turun ke lapangan.

Kedua, masyarakat Desa Sungai Akar diminta melengkapi persyaratan guna penyelesaikan masalah tersebut ke instansi terkait. Ketiga, LAM Riau Kabupaten Inhu diminta melakukan koordinasi dengan Pemkab Inhu guna penyelesaian masalah ini.

Sementara itu, Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar mengatakan LAM Riau akan membantu masyarakat Desa Sungai Akar untuk mendapatkan haknya dalam mengelola hutan yang menjadi ulayatnya.

“Kami akan membantu masyarakat menyelesaikan masalah ini bersama institusi terkait agar masyarakat bisa mendapatkan haknya,” kata Syahril.

Syahril mengatakan pada prinsipnya hutan memang harus dilestarikan. Namun upaya pelestarian hutan jangan sampai mengabaikan hak-hak masyarakat tempatan yang telah turun temurun hidup dan mencari kehidupan di tanah ulayat mereka.

“Hutan harus dilestarikan, masyarakat juga harus diselamatkan dan disejahterakan, apalagi mereka telah tinggal di sana sejak zaman datuk makan keluang,” ujarnya.

Syahril juga mengatakan untuk menjaga kawasan hutan, pemuda tempatan bisa saja direkrut untuk menjaganya. “Mereka bisa seperti 'polisi' hutan yang juga bisa diberdayakan sebagai petugas yang bisa menjaga hutan,” kata Syahril.

Syahril juga mengatakan untuk mensejahterakan masyarakat tempatan, bisa saja mereka dilibatkan di perkebunan pola PIR [Perkebunan Inti Rakyat] yang ada di Inhu. ‘Harus ada solusi yang tepat agar masyarakat tempatan tidak selalu pada posisi yang dirugikan,” katanya. (r)

Rabu, 12 Juni 2013

Peringatan Hari Jadi LAM Riau ke-43 Ditunda


PEKANBARU- Peringatan Hari Jadi Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) ke-43 yang jatuh pada 6 Juni 2013 ditunda sehubungan adanya perbaikan pada sejumlah bagian di Balai Adat Melayu Riau, di Jalan Diponegoro No. 39 Pekanbaru.

Kamis, 21 Februari 2013

Danrem Kunjungi LAMR

PEKANBARU: Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo melakukan kunjungan silaturahmi dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), di Balai Adat Melayu Riau, Senin (18/2).

Kehadiran Brigjen TNI Teguh Rahardjo bersama sejumlah stafnya itu diterima Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR H Tenas Effendy, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Al Azhar, anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) LAMR H Saleh Djasit, SH, anggota MKA Dra. Maimanah Umar, M.Si, Ketua DPH LAMR Drs. Syahril Abubakar, anggota MKA LAMR Drs. H. Marjohan Yusuf, dan pengurus LAMR lainnya.
Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pertemuan dengan pengurus LAMR tersebut hanya bersifat silaturahmi antara dirinya selaku Danrem dengan para pengurus LAMR.

“Hal-hal yang disampaikan hanya berupa informasi termasuk isyu-isyu global, hal yang berkaitan dengan internal TNI, termasuk sikap netral TNI dalam politik termasuk pilkada, perkembang internal di TNI, termasuk reformasi internal TNI,” kata Teguh.

Ketua Umum MKA LAMR H Tenas Effendy mengatakan sesuai dengan fungsinya, TNI diharapkan mampu bersama-sama aparat penegak hukum lainnya menjaga keamanan dan ketertiban di Riau ini.

Dari kiri, H Tenas Effendy, Brigjen Teguh Rahardjo, dan Al Azhar
Menurut Tenas, aparat TNI karena telah tersebar ke dalam masyarakat mari membina masyarakat itu untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bertenggang rasa, menjaga persatuan dan kesatuan, di tengah masyaarakat Riau yang majemuk ini.
“Ada sebanyak 33 paguyuban di Riau ini jika tidak kita kawal secara bersama-sama bisa terjadi konflik antarsuku dan sebagainya,” kata Tenas.

Pada kesempatan tersebut sejumlah pengurus LAMR menyampaikan sejumlah hal mengenai persoalan-persoalan di Riau saat ini.

Pengurus DPH LAMR Elmustian Rahman yang pernah melakukan Ekspedisi Kebudayaan Empat Sungai pada tahun 2008 termasuk ke Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir mengatakan usaha perlindungan terhadap penyu di Pulau Jemur cenderung hanya lips service. “Fakta yang terjadi, telur penyu diburu sedemikian rupa, sementara kami tidak memiliki kewenangan apa-apa selain meminta agar perburuan telur penyu itu dihentikan,” kata Elmustian.

Pengurus LAMR Taufik Ikram Jamil bertanya ke Danrem
Elmustian juga mengatakan konflik lahan dan hutan di Riau yang bagaikan api di dalam sekam mengingat perusahaan yang tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat.”Saya khawatir kasus Mesuji Lampung juga terjadi di Riau,” ujarnya.

Pengurus DPH LAMR lainnya Taufik Ikram Jamil menilai selama ini ada kesan antara TNI dan masyarakat ada yang berbeda. Namun, kesan ini terbantahkan sewaktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dimana prajurit TNI mau membaur dan sangat bela-membela saat mengangkat Perahu Lancang Kuning yang digunakan pada acara pembukaan PON tersebut.

Menurut Taufik, wira kebanggaan Melayu yaitu Hang Jebat dan Hang Tuah meskipun mereka seorang prajurit, mereka juga merupakan penyair yang tangguh.

“Apakah pihak Korem dapat membantu kami mengembangkan kebudayaan Melayu setidak-tidaknya di lingkungan Bapak-bapak karena kita berada Tanah Melayu dan kita merasa menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan?,”tanya Taufik.

Anggota MKA LAMR Maimanah Umar pada kesempatan tersebut menyampaikan keinginan Riau mendapatkan status otonomi khusus (otsus) sebagaimana yang telah diperoleh dua provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua.

“Keinginan mendapatkan otsus bagi Provinsi Riau ini telah mendapat dukungan dari DPRD Riau,” kata Maimanah yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Provinsi Riau ini.

Maimanah juga mengatakan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Riau saat ini yang ditandai banyaknya laporan yang masuk ke LAMR. Maimanah menyayangkan keberpihakan pihak-pihak tertentu yang tidak kepada rakyat.

“Akar masalah terjadinya konflik pertanahan tersebut berkaitan dengan izin karena kewenangan izin lokasi diberikan bupati, sementara izin perusahaan dari Pemerintah Pusat sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Maimanah.

Sementara anggota MKA LAMR H Zulkifli ZA mempertanyakan minimnya anak Riau yang diterima sebagai personil TNI. Apakah dalam penerimaan prajurit TNI apakah ada bantuan atau kebijakan ada anak Riau yang bisa mengikuti sebagai prajurit TNI.

Menanggapi pertanyaan pengurus LAMR tersebut, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo pemerintah membentuk telah membentuk suatu badan di bawah Kementrian Dalam Negeri yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Untuk di Riau, badan/dinas ini sudah ada di Kabupaten Rokan Hilir dan juga Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan dengan negara jiran. “Barangkali perlu juga dipertimbangkan agar ada juga badan seperti ini di tingkat Provinsi Riau,” kata Teguh.

Selain TNI yang aktif melakukan patroli, di Pulau Jemur juga Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Di Kepuluan Arwah, kabarnya terdapat tempat terjadinya transasksi ikan yang sebelumnya di Bagansiapiapi, tetapi sekarang dilakukan di tengah laut. Keterbatasan personil untuk patroli di sana yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Mengenai keinginan agar Korem 031/Wirabima membantu LAMR dalam mengembangkan kebudayaan Melayu di lingkungannya, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pihaknya telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.
Danrem memberikan contoh dalam waktu dekat Panglima TNI akan meresmikan Koramil di Kubang Jaya, Kabupaten Kampar diharapkan ada penampilan budaya lokal Kampar yaitu talempong.

Danrem 031 Wirabima Brigjen Rahardjo berfoto bersama
pengurus LAMR di Balai Adat Melayu Riau
Menyinggung adanya konflik pertahanan dan lahan di Riau, menurut Danrem, perlu adanya sinergisitas menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dia mengatakan antara kewenangan izin pusat dan daerah, jika mendengar penyataan Presiden RI, apabila aturan-aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang diutamakan bisa diubah sesuai dengan situasi wilayah yang ada.

Mengenai penerimaan prajurit TNI dari putera daerah Riau, menurut Danrem, pihaknya juga mempertimbangkan adanya putra daerah Riau untuk bisa diterima sepanjang lulus tes yang diberikan dengan masih memperhatikan mereka yang masih lulus cadangan.

“Itu ada kriterianya, kalau lewat dari itu, atau ada hal yang khusus seperti tidak lulus kesehatan, saya juga tidak berani,” ujarnya.

Danrem pada kesempatan tersebut meninformasikan akan adanya penerimaan bagi taruni TNI AD sebanyak 16 orang seluruh Indonesia yang nantinya akan dididik di Magelang. “Mereka yang pernah Paskibraka mendapat prioritas, semoga ada yang dari Riau mendaftar,” kata Danrem. (r)